Gandeng BNSP, Kementerian PUPR Uji Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawan menggelar uji kompetensi asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi. PUPR menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mendukung kegiatan ini. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, asesor berkualitas yang menguasai substansi sesuai Peraturan Perundang Undangan sangatlah penting.

“Pada akhirnya akan membantu mempercepat proses penilaian kelayakan badan usaha,” kata Yudha dalam keterangannya, Minggu (3/10/2021). Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mendukung Launching Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui Online Single Submission (OSS) yang rencananya akan diselenggarakan pada 5 Oktober 2021 mendatang. “Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan sertifikasi badan usaha oleh LSBU dapat segera terlaksana," lanjutnya.

Undang Undang (UU) Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya mengamanatkan reformasi tata cara sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja. Sistem sertifikasi badan usaha dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi. Sesuai PP No 14 tahun 2021, struktur organisasi LSBU terdiri atas pengarah, pelaksana dan asesor badan usaha.

“Kami mengapresiasi BNSP yang dari awal telah bekerjasama dan mengawal bersama Kementerian PUPR serta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dalam proses legalisasi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi ini," ungkap Yudha. Ketua BNSP Kunjung Masehat yang hadir pada kesempatan ini juga turut menyambut baik adanya kerjasama ini. “Kami berharap sinergi yang baik antara Kementerian PUPR, BNSP, dan LPJK dapat dilanjutkan, terutama untuk melahirkan badan usaha jasa konstruksi yang sehat dalam mendukung Pembangunan Infrastruktur," ujar Kunjung.

Uji kompetensi ini dilakukan serentak di beberapa lokasi yang dikoordinasikan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah antara lain Aceh, Palembang, Surabaya, Bali, Jogjakarta, Makassar, dan Banjarmasin.